Pro Kontra Pemindahan IKN

Pro Kontra Pemindahan IKN

Pro Kontra Pemindahan IKN

Pro Kontra Pemindahan IKN – Pemerintah tengah merancang skema pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, salah satunya melalui APBN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pendanaan dari negara khususnya akan https://www.prameks.com/ sangat penting dalam tahap pertama pembangunan IKN. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menjelaskan bahwa pendanaan dari APBN untuk pembangunan IKN akan ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan seperti pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga, bangunan strategis pangkalan militer, pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.

Presiden Jokowi menyadari memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan dua hal, yakni pusat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik serta pusat Judi Slot Online pengelolaan bisnis.

Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janiero ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhastan yang memindahkan dari Almaty ke Astana.

Kendati demikian, Faisal menilai porsi pembiayaan APBN untuk Slot Resmi pembangunan IKN idealnya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dari swasta. Faisal mengatakan proyek IKN merupakan proyek yang sensitif, sehingga pembiayaan dari pihak swasta memiliki konsekuensi kedaulatan negara. Meski demikian, pemindahan IKN masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.

Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan slot gacor di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Ia menyebut, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial. Hal ini menurutnya menyebabkan adanya ketimpangan sumber daya manusia, khususnya antara Jawa dan luar Jawa di bagian timur Indonesia.

Sementara itu, salah satu Penggagas Komite Judicial Review UU IKN Jilal Mardhani menolak proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut dia, ketika hal ini disebabkan adanya sentralisasi, semestinya permasalahan tersebut yang perlu diperbaiki, bukan memindahkan IKN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Related Post